Ikuti Cara Cek Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Ala Leony

Pernahkah Anda merasa penasaran bagaimana uang pajak yang Anda bayarkan setiap tahun benar-benar digunakan oleh pemerintah daerah?

Sebuah pertanyaan sederhana yang justru jarang terpikirkan oleh kebanyakan warga, hingga seorang selebritas seperti Leony Vitria Hartanti memutuskan untuk membongkar laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan setebal 520 halaman.

Aksi yang awalnya dipicu oleh pengalaman pribadinya ini ternyata membuka mata banyak orang tentang pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kisah ini bermula dari urusan administratif yang terkesan biasa: proses balik nama rumah warisan.

Namun, bagi Leony, momen rutin ini berubah menjadi pintu masuk menuju eksplorasi yang lebih dalam.

Ia dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga puluhan juta rupiah, jumlah yang membuatnya tercengang.

Rasa penasaran itu kemudian menggerakkannya untuk menelusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya uang pajak daerah, termasuk BPHTB yang dibayarkannya, dialokasikan dan digunakan oleh pemkot.

Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang diskusi publik yang luas.

Leony tidak hanya sekadar mengeluh, tetapi secara aktif membagikan temuan-temuannya melalui Instagram Story, menyoroti berbagai kejanggalan yang ia identifikasi dari laporan keuangan resmi pemerintah.

Langkah ini menginspirasi banyak warga Tangsel, dan mungkin juga warga daerah lain, untuk mulai mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana publik di daerah mereka masing-masing.

Langkah Demi Langkah Mengecek Laporan Keuangan Pemkot Tangsel

Bagi Anda yang terinspirasi oleh Leony dan ingin melakukan penelusuran mandiri, prosesnya ternyata tidak serumit yang dibayangkan.

Dengan mengikuti panduan sistematis berikut, Anda dapat mengakses dokumen resmi yang sama yang dibedah oleh artis tersebut.

• Pertama, akses portal resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui alamat https://tangerangselatankota.go.id/. Halaman ini merupakan gerbang utama menuju berbagai informasi publik yang disediakan oleh pemkot.
• Setelah masuk ke beranda website, telusuri menu yang tersedia hingga menemukan opsi “pengelolaan keuangan”. Bagian ini khusus menyajikan berbagai dokumen terkait pengelolaan anggaran dan keuangan daerah.
• Langkah berikutnya adalah memilih submenu “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Di sini Anda akan menemukan berbagai dokumen anggaran yang dapat diakses publik.
• Untuk mempersempit pencarian, gunakan kolom pencarian berkas yang tersedia. Masukkan kata kunci “2024” dan klik tombol cari. Sistem akan menampilkan berbagai dokumen terkait APBD tahun 2024.

Dari daftar yang muncul, carilah item berjudul “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 – Audited” yang terletak di bawah bagian “Daftar Informasi Publik”.

Dokumen inilah yang setebal 520 halaman seperti yang dibedah Leony.

Untuk mengunduhnya, klik tombol “Aksi” yang berada di sebelah kanan nama laporan tersebut. File siap diunduh dan dapat Anda pelajari secara mendetail.

Mengapa Transparansi Keuangan Daerah Penting?

Kasus yang diangkat Leony ini menyoroti sebuah fenomena yang lebih besar: masih rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Padahal, uang yang dikelola pemerintah daerah sepenuhnya berasal dari masyarakat, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah pada hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar jargon atau formalitas administratif.

Ini adalah fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi.

Ketika laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terbukalah ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan.

Masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi dapat berperan aktif sebagai watchdog yang membantu mencegah penyimpangan.

Dalam konteks yang lebih luas, akses terhadap informasi keuangan daerah juga memungkinkan analisis mendalam tentang efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

Apakah alokasi anggaran sudah tepat sasaran? Apakah program-program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya dapat dijawab ketika data keuangan tersedia untuk dikaji publik.

Belajar dari Kasus Lain: Pentingnya Audit Independen

Pengalaman Leony mengingatkan kita pada pentingnya peran audit independen dalam memastikan kredibilitas laporan keuangan.

Meskipun laporan keuangan Pemkot Tangsel telah melalui proses audit, temuan Leony menunjukkan bahwa mungkin masih ada celah yang perlu diperbaiki.

Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika BPK menyoroti pelaksanaan BTS 4G BAKTI Kominfo di daerah 3T yang diklaim tanpa pengecekan lapangan yang memadai.

Audit yang komprehensif tidak hanya melihat kesesuaian formal antara dokumen dengan standar akuntansi, tetapi juga harus mampu menilai substansi dari setiap transaksi dan program.

Apakah dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat?

Apakah ada indikasi inefisiensi atau bahkan penyimpangan? Pertanyaan-pertanyaan kritis semacam inilah yang seharusnya menjadi fokus dalam setiap proses audit.

Perusahaan swasta pun menyadari pentingnya transparansi keuangan. Seperti yang tercermin dalam laporan keuangan Telkom yang membukukan pendapatan Rp143,2 triliun, keterbukaan informasi finansial tidak hanya membangun kepercayaan investor tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di mata publik. Prinsip yang sama seharusnya berlaku untuk institusi pemerintah.

Masyarakat Sipil dan Pengawasan Keuangan Daerah

Aksi Leony membuktikan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan.

Tidak harus menunggu menjadi korban seperti pengalaman Leony yang dikenakan BPHTB puluhan juta, setiap warga negara sebenarnya memiliki hak dan kewajiban moral untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan dana publik.

Di era digital seperti sekarang, akses informasi menjadi semakin mudah.

Portal pemerintah daerah umumnya telah menyediakan berbagai dokumen publik, termasuk laporan keuangan, yang dapat diunduh secara gratis.

Tantangannya justru terletak pada minat dan kemampuan masyarakat dalam menganalisis dokumen-dokumen tersebut.

Laporan keuangan pemerintah seringkali menggunakan terminologi teknis yang mungkin menyulitkan masyarakat awam.

Namun, kesulitan ini tidak seharusnya menjadi penghalang. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat telah mengembangkan panduan sederhana untuk membaca laporan keuangan daerah.

Dengan memanfaatkan sumber daya ini, masyarakat dapat secara bertahap membangun kapasitas mereka dalam memahami dan menganalisis dokumen keuangan pemerintah.

Dampak Positif Pengawasan Publik terhadap Pembangunan Daerah

Ketika masyarakat aktif mengawasi pengelolaan keuangan daerah, dampak positifnya akan dirasakan oleh semua pihak.

Bagi pemerintah, pengawasan publik dapat menjadi early warning system yang membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi skandal yang lebih besar.

Bagi masyarakat, keterlibatan dalam pengawasan menciptakan rasa memiliki terhadap proses pembangunan di daerahnya.

Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa partisipasi publik yang tinggi dalam pengawasan keuangan daerah berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dana yang dikelola dengan transparan dan akuntabel cenderung dialokasikan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan untuk proyek-proyek mercusuar yang minim manfaat nyata.

Dalam jangka panjang, praktik pengawasan publik yang konsisten akan membentuk siklus positif: pemerintah semakin terbuka karena terbiasa diawasi, sementara masyarakat semakin percaya diri untuk terlibat karena melihat respons positif dari pemerintah. Inilah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang sehat dan demokratis.

Kisah Leony dan laporan keuangan Pemkot Tangsel mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga: setiap warga negara memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan.

Dengan mengakses informasi publik, menganalisisnya secara kritis, dan menyuarakan temuan-temuan, kita tidak hanya melindungi hak-hak kita sebagai pembayar pajak tetapi juga turut membangun masa depan daerah yang lebih baik.

Langkah sederhana yang dilakukan Leony—mengunduh laporan keuangan dan membagikan analisisnya—bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton.